MARI kita bicara soal BKKBN Lampung, lembaga yang tugasnya mulia, mengatur keluarga berencana agar bangsa ini nggak kebanjiran baby. Tapi belakangan, yang bikin heboh bukan suntik KB nya, melainkan anggarannya yang disuntik dan malah disedot oleh beberapa oknum.
Faktanya, ada pengadaan alat kontrasepsi implant dua batang dan berbagai obat suntik dengan nilai yang bikin kita garuk-garuk kepala, miliaran rupiah! Ini bukan angka main-main, tapi angka yang kalau dicampur jadi jus, bisa bikin semua petugas kantin di Lampung kenyang sebulan.
Nah, yang lebih seru lagi, gabungan elemen masyarakat seperti Serikat Intelektual Kawal Demokrasi (SIKAD), Team Monitoring Penyimpangan dan Korupsi (TEMPEK), dan Forum Mahasiswa Lintas Nusantara (FORMALIN) ngadain aksi protes ke BKKBN Lampung pada Selasa 27 Mei 2025. 
Aksi mereka bukan sekadar teriak-teriak, tapi juga bawa data lengkap yang memperlihatkan kejanggalan anggaran dan dugaan mark-up harga. Mereka mendesak Kajati dan Polda Lampung untuk mengusut tuntas praktik bobrok ini supaya uang rakyat tidak terus-menerus disedot tanpa jejak.
Korlap Aksi, Mailudin mengatakan, berdasarkan hasil pengumpulan data dan keterangan dari beberapa sumber informasi terhadap realisasi kegiatan yang ada di BKKBN Lampung yang patut diduga adanya unsur dugaan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan tindak gratifikasi, serta beberapa kejanggalan yang berpotensi pada kerugian keuangan negara dan merugikan masyarakat selaku pengguna hasil manfaat yang berkepanjangan.
Dugaan KKN dan aroma gratifikasi makin kuat tercium dari proyek-proyek di BKKBN Lampung tahun anggaran 2023 hingga 2024. Daftarnya? Bikin kepala pusing sebelum disuntik KB. Mulai dari pengadaan implant dua batang dengan nilai fantastis Rp4,7 miliar lebih, disusul implant satu batang senilai Rp838 juta lebih.
Belum lagi pengadaan obat suntik KB kombinasi 1 ml seharga Rp169 juta lebih, lalu syringe (alias alat suntik) yang tembus Rp834 juta lebih. Dan itu baru permukaannya, anggaran lainnya mencapai puluhan miliar rupiah. Wow!
Mailudin juga meminta Kajati dan Polda Lampung segera mengusut tuntas dugaan bobroknya tata kelola anggaran, pengkondisian proyek, dan praktik fee yang terjadi di BKKBN Lampung.
Kalau benar begitu, jangan-jangan alat KB itu bukan cuma buat mencegah kehamilan, tapi juga mencegah uang negara supaya nggak bertambah. Dan di sini muncul pertanyaan, kalau BKKBN bisa sedot uang negara lewat proyek alat KB, gimana nasib tukang sedot WC yang kerjaannya beneran nyedot?.
Lucu, tapi ironis. Sementara tukang sedot WC berpeluh dan berjuang membersihkan kotoran tanpa gaji miliaran, segelintir oknum dengan santai menyedot anggaran tanpa beban.
Kita semua tentu berharap aparat hukum bergerak cepat mengusut tuntas, dan BKKBN Lampung segera buka semua data transparan agar masyarakat tahu mana suntikan bener dan mana yang cuma suntikan duit.
Intinya, kalau begini terus, kita nggak cuma butuh KB, tapi juga KPK, biar yang doyan nyedot duit bisa disteril dulu sebelum makin subur. (*)
