Oleh: Redaksi Gelitik.co
BAYANGKAN kalau Rp11,12 miliar dibagi rata ke 9,2 juta warga Lampung, tiap orang dapat sekitar Rp12 ribuan.
Lumayan! Bisa beli 4 gorengan renyah, es teh jumbo yang manisnya kayak janji kampanye, dan masih bisa senyum sopan ke tukang parkir yang tidak minta, tapi tetap berdiri. 
Atau, cukup buat beli 1 liter bensin. Lalu nongkrong sebentar di pinggir jalan, sambil menatap mobil dinas melaju, dan mikir.
“Ini uang rakyat. Tapi kok yang piknik terus justru pejabat?”
Sementara rakyat kebagian recehan, di sisi lain ada OPD yang jalan-jalannya mewah, proyeknya menyusut tapi bayarnya tetap mengembang. Tapi tak apa, semua dianggap Wajar Tanpa Pengecualian?. Hah.
Dana Alokasi Umum (DAU) sejatinya dibuat untuk menunjang kebutuhan dasar daerah. Tapi di Lampung, DAU sudah naik kelas. Ia bukan lagi dana biasa. Ia kini bertajuk, Dana Ajaib untuk Urusan Bebas Tafsir. Kita akan bahas sesuatu yang hangat- hangatnya melebihi kopi di ruang rapat, yaitu laporan keuangan Pemprov Lampung. Katanya sih wajar tanpa pengecualian, tapi setelah di kulik, rupanya banyak pengecualian yang cukup luar biasa. Wow!
Laporan BPK menyebutkan Rp112 miliar dari DAU dipakai tidak sesuai kebutuhan. Tapi ya sudahlah, siapa kita untuk mendefinisikan kebutuhan? Bisa jadi, beli lem aibon dianggap strategi pertahanan. Dan jalan-jalan ke Bali masuk kategori studi pantai dan perilaku sosial berpasir.
Tapi yang paling bikin tercengang dengan semua kejanggalan ini, Pemprov tetap dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini ibarat orang ngebut 140 km/jam di jalan kampung, tapi tetap dapat SIM A Plus.
Empat OPD terciduk melakukan perjalanan dinas dengan semangat luar biasa, melebihi batas anggaran. Kelebihan bayar Rp2,13 miliar. Entah mereka ke luar kota, ke luar anggaran, atau ke luar kendali. Tapi yang jelas, biaya dinasnya lebih mahal dari bulan madu orang kaya.
Dan kalau tadi perjalanan dinas udah kreatif, sekarang masuk ke layanan konsultasi spiritual. Enam perangkat daerah membayar konsultan langsung ke orang, tanpa lembaga, tanpa prosedur. Total Rp1,14 miliar pun hilang tanpa petunjuk arah. Entah mereka konsultasi lewat WA, pakai jasa dukun, atau semedi pakai invoice astral.
Lanjut ke proyek fisik. Dari 23 proyek jaringan dan irigasi, ditemukan penyusutan volume dan penyimpangan spesifikasi. Kalau proyek ini manusia, mungkin sudah ikut diet ekstrem dan tukar kepribadian. Kelebihan bayarnya? Rp1,58 miliar. Ditambah 21 proyek konstruksi lain yang salah spesifikasi, jumlahnya naik jadi Rp2,3 miliar. Semua ikut sumbang drama.
Lalu, bagaimana tanggapan Pemprov? Tenang, Gubernur Lampung mengatakan akan menyusun rencana aksi. Kita doakan, rencananya bukan sekadar file PowerPoint yang disimpan di folder urgent bgt final fix yang tak pernah dibuka lagi.
Sementara rakyat? Masih sabar. Masih kuat. Masih bayar pajak.Karena di negeri ini, rakyat selalu diajak ikut mendoakan, tapi jarang diajak merasakan. Jadi, pertanyaannya malam ini bukan di mana uangnya? tapi sampai kapan kita diam saja?.
Karena kalau DAU bisa dipakai sesuka hati dan tetap dinilai wajar, mungkin sudah saatnya rakyat juga mengajukan WTP (Warga Tahan Perih). (*)
