DINAS Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bandar Lampung kembali jadi buah bibir. Bukan karena inovasi canggih, robot pintar, atau aplikasi yang bisa baca pikiran orang, tapi karena suasana internal yang publik gambarkan “lebih seru dari sinetron yang membuat penonton bukan cuma meneteskan air mata, tapi juga air liur.”
Berbagai persoalan mulai dari lambatnya administrasi sampai tata kelola internal yang kedodoran sukses bikin banyak orang geleng-geleng kepala, “tapi ga pake suara musik jedang jedung ya!!.
Dan tentu saja, tokoh utamanya tetap, Inaproc. Sistem pengadaan dan administrasi kerja sama media yang akhir-akhir ini kerjanya lebih banyak loading muter-muter, kaya wifi yang lemot, ga taunya di putisin sama penyedia, karena belom bayar tagihan. Media lokal pun makin bingung, Pemkot terlihat seperti sedang melakukan eksperimen psikologi dengan variabel tunggal bernama “Uji kesabaran pemilik media online.” 
Seorang sumber media yang merahasiakan identitasnya, bukan karena takut, tapi karena “malas ribut” mengaku tak percaya dengan apa yang sedang terjadi.
“Kami sudah mengikuti prosedur yang jelas, tertib administrasi, dan semua persyaratan sudah kami penuhi. Tapi prosesnya tetap terkendala. Ini yang membuat kami bingung,” jawabnya serius, kaya narasumber di acara Rakyat Bersuara.
Sumber lain tidak kalah pedas. Menurutnya, tata kelola di Kominfo tampak jauh dari kata profesional, bahkan mungkin sudah ke level “kacau yang terstruktur.”
“Manajemen sekelas Dinas Kominfo Kota kok bisa amburadul begini? Ini justru memperlihatkan ketidakprofesionalan. Dinas yang mengatur informasi seharusnya jadi contoh, bukan malah membuat masalah,” tegasnya.
Tidak heran kalau pekerjaan yang seharusnya rapi seperti tabel Excel berubah menjadi kertas coretan anak kelas 3 SD yang baru belajar garis lurus.
Belum cukup, sorotan semakin mengarah tajam setelah adanya temuan BPK RI soal jumlah media dalam laporan keuangan pemda. Publik mulai bertanya-tanya, berapa jumlah media sebenarnya? Mekanismenya bagaimana? Apa sistemnya beneran jalan, atau cuma jalan-jalan sambil makan cilok?
Dengan semua kekacauan ini, banyak pihak menunggu Kominfo buka suara. Minimal menjelaskan apakah ini masalah sistem, masalah internal, atau masalah klasik, atau “lagi nggak mau diganggu.”
Sayangnya, hingga tulisan ini diracik, diramu dan akhirnya di sajikan, Kepala Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung, Veni Devialesti, masih memilih posisi “mode hening.” Upaya konfirmasi lewat telepon, WhatsApp, bahkan kunjungan langsung ke kantor semuanya berakhir sama, centang dua, tapi diam, Ehemm !!.
Publik tentu berharap sebelum rumor makin menggulung seperti ombak di Pantai Mutun, pihak Kominfo bisa menjelaskan duduk perkara. Demi kesehatan informasi publik, demi ketenangan media, dan demi citra institusi yang harusnya jadi pusat informasi, bukan justru pusat kebingungan. Wassalam (Rosid)
